Dinamika Political Public Relations dibahas dalam Kuliah Pakar Prodi S2 Magister Ilmu Komunikasi
Dalam era demokrasi, peran dan tantangan public relations (PR) semakin besar. Saat ini Indonesia sedang mengalami pasang surut atas apa yang dilakukan oleh para politisi/ pemangku kebijakan politik masih menjadi catatan bahwa dilevel Lembaga tinggi pun masih terjadi pasang surut, penyampaian komunikasi maupun PR Politiknya, hal ini menyesuaikan siapa pemimpinanya termasuk Presiden. Setiap presiden memiliki style yang berbeda dalam kombinasi dan strategi politik PR nya, pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Prodi S2 Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNS, Dr. Andre Rahmanto,M.Si saat membuka acara Webinar Political Public Relation dalam Kuliah Pakar Prodi S2 Magister Ilmu Komunikasi , Rabu Kemarin (2/11).
Ada persoalan lain yang menarik adalah seberapa jauh PR dapat melakukan pemantauan yang merepresentasikan isu atau opini public. Apakah tim komunikasi/PR selalu dibutuhkan untuk para politisi yang ada baik tingkat lokal maupun nasional. Persoalan yang terakhir apa yang di lakukan PR pemerintah karena saat ini , melalui media monitoring atau pemantauan melalui big data karena tidak semua public menggunakan medsos untuk para politisi tersebut. Government dan political PR terkadang masih sulit dipisahkan karena pejabat dan orang politik yang kadang masih saling berbeda pendapat padahal dalam pemerintahan yang sama.
Berkaca dari beberapa permasalahan diatas, Program Studi S2 Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNS menyelenggarakan Webinar Political Public Relation dalam kegiatan Kuliah Pakar Prodi S2 Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNS, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten didalamnya guna memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa Prodi S2 Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNS dan masyarakat umum lainnya.
Webinar Political Public Relation dalam Kuliah Pakar Prodi S2 Magister Ilmu Komunikasi ini sendiri dilaksanakan Rabu, 2 Desember 2020 mulai pukul 13.00-15.00 WIB melalui platform zoom meeting dengan dua narasumber yaitu Rendro Dhani, Ph.D yang memberi materi tentang “Dinamika PR di Indonesia “ dan Silih Agung Wasesa , S.Psi M.Si, MIPRA yang menyampaikan materi tentang “Digital Political Branding, Bagaimana Kampanye Digital Mampu Membantu Tujuan Politik Membangun Reputasi?”.
“Pergantian kepemimpinan dari Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono merupakan tonggak ke politik Public Relations (PR) yang modern dari segi komunikasi politiknya”, hal ini disampaikan oleh salah satu narasumber Rendro Dhani, Ph.D.
Rendro Dhani, Ph.D, juga menyampaikan sesuai dengan disertasi maka focus keilmuan beliau konsen pada Political PR atau Manajemen PR di Istana kepresidenan karena beliau tertarik dengan ke PR yang ada di Istana kepresidenan. Menukil pendapat ahli tentang Political PR adalah sebuah bidang disiplin ilmu yang meliputi komunikasi politik, marketing politik, urusan public, persuasi dan PR itu sendiri. (Goncalves, Newman and Vercis,; Stromback and Kiousis, 2011).
Beberapa poin penting yang diambil dari kuliah pakar tentang Ini, Menurut Rendro Dhani, Ph.D, adalah penggunaan propaganda dan political PR dalam komunikasi politik khususnya dalam komunikasi pemerintah/presiden tidak terhindarkan baik dinegara-negara demokratis yang baru maupun negara-negara demokratis yang sudah menerapkan demokrasi. PR merupakan bagian dari propaganda dan memiliki beberapa karakterisk yang mirip dengan propaganda serta propaganda dan political PR merupakan isntrumen pemerintah yang dapat membantu komunikasi politik menjadi lebih efektif.
Sedangkan narasumber kedua Silih Agung Wasesa , S.Psi M.Si, MIPRA , menyampaikan digital political branding yang berbicara soal dukungan public secara realtime, Dukungan digital saat membantu mendapatkan dukungan public secara realtime yaitu melalui dukungan dan isu skala nasional, melalui Digital enging analytic yang membantu politisi melihat pergerakan isu secara realtime, seberapa genuinitas isu dan intervensi pihak ketiga dalam sebuah isu social ekonomi politik, Dukungan dan isu skla daerah meliputi seberapa jauh isu dapat memunculkan dukungan public didaerah, gap isu serta aspirasi dan inspirasi untuk membangun reputasi di daerah, serta retensi dan akuisisi pemilih dengan digital dapat membantu politik melihat retensi dan akuisisi pemilih secara lebih presisi. (Maryani FISIP UNS) (foto : Screenshoot youtube)
